Cakralampung.com – Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada Kwartal I tahun 2025 (year on year (yoy) sebesar 5,47 persen. Angka itu di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 4.87 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung secara nasional, pertumbuhan ekonomi menempati urutan 9 dari 38 Provinsi. Khusus wilayah Sumatera, Provinsi Lampung berada pada urutan pertama.
Demikian terpapar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual pada Senin, 7 Juli 2025.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan rakor dari ruang Command Center Lantai 2, Kompleks Kantor Gubermur Lampung di Teluk Betung, Kota Bandar Lampung.
Topik rakor menjadi tiga. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Kedua, inflasi, dan ketiga, percepatan pembangunan tiga juta rumah.
Mendagri Tito menjelaskan, bahwa pertumbuhan ekonomi pada angka 4.87 persen menjadikan Indonesia berada pada posisi 45 dari 185 negara di dunia.
“Jika dibandingkan dengan negara maju yang tergabung dalam 24 negara G-20, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada urutan ke-4, ” terangnya.
Sementara di wilayah ASEAN, Indonesia berada pada urutan ke-4 di atas Singapura, Malaysia, dan negara ASEAN lainnya.
“Kita bangga pertumbuhan ekonomi kita di angka 4.87 persen, di tengah situasi geopolitik saat ini,” ucap Tito.
Mendagri mengatakan bahwa jika suatu negara memiliki tingkat perumbuhan ekonomi yang baik, maka negara tersebut dikatakan sedang berada pada trend kemajuan.
“Secara otomatis tingkat pendidikan, kesehatan masyarakatnya akan lebih baik bahkan tingkat kemiskinan akan berkurang, ” imbuh dia.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rahmat Pambudi memaparkan sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pertama, konsumsi rumah tangga. Meliputi pengendalian bahan pokok dan perluasan kesempatan kerja.
Kedua, belanja pemerintah. Meliputi percepatan realisasi APBD, percepatan realisasi proyek infrastruktur daerah
Ketiga, investasi. Meliputi percepatan realisasi PMA dan PMDN, peningkatan produktivitas pertanian / perkebunan / perikanan / peternakan sesuai potensi lokal, peningkatan output industri manufaktur sesuai potensi lokal. Kemudahan, izin berusaha.Keempat, net ekspor. Meliputi pencegahan ekspor dan impor ilegal.
Sejalan dengan Kepala BPS Amalia A. Widyasanti. Dia menjelaskan tentang optimalisasi potensi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sembilan langkah konkret yang sebelumnya dijelaskan oleh Bappenas.
Amalia mengatakan bahwa BPS akan hadir untuk mencatat semua aktivitas ekonomi di daerah yang dapat menggambarkan ukuran ekonomi daerah yang sebenarnya.
“Sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan sesuai dengan karakteristik ekonomi daerah masing-masing, melalui dukungan pemerintah daerah, BPS siap mendukung Kemendagri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Pemerintah Daerah dengan menyediakan data yang berkualitas untuk percepatan pertumbuhan ekonomi,” tutup Amalia.(rls/ndi)
