Cakralampung.com – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Chalim, angkat bicara terkait adanya isu bahwa Wagub Lampung tersebut melarang warga untuk mem-video-kan jalan rusak dan kondisi jembatan yang dilewati oleh siswa di Lampung Timur (Lamtim).
Dimana beredar di media sosial yang menarasikan bahwa Wagub Lampung Jihan Chalim itu, seolah-olah menelepon warga yang memprotes kondisi jalan dan pembangunan jembatan di Lampung Timur (Lamtim).
Menanggapi isu tersebut, wakil gubernur ini menegaskan bahwa isu itu tidak benar dan fitnah. Sebab, dirinya tidak pernah menelpon warga yang dimaksud.
“Beredar video dengan narasi seolah Wakil Gubernur Lampung @jihanchalim menelepon warga yang memprotes kondisi jalan dan pembangunan jembatan, serta menyuruh berhenti merekam. Perlu ditegaskan, narasi tersebut FITNAH,” tulisnya.
Dirinya juga menegaskan bahwa dia tidak pernah melarang warga untuk menyampaikan aspirasinya. Apalagi mengintimidasi.
Pemprov Lampung juga menyampaikan klarifikasi sebagai berikut:
- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela tidak pernah menelepon warga, baik terkait kondisi jalan maupun pembangunan jembatan.
- Tidak pernah ada perintah untuk menghentikan perekaman video atau bentuk intimidasi kepada warga.
- Pemerintah Provinsi Lampung terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat terkait infrastruktur jalan dan jembatan.
Gubernur Mirza Turut Beri Penjelasan: Jembatan Permanen Kewenangan Kabupaten
Tak hanya Wagub, dalam kolom komentar unggahan tersebut, Gubernur Lampung juga turut memberikan penjelasan panjang terkait polemik jembatan yang kini ramai disorot publik.
Gubernur menyampaikan bahwa persoalan tersebut tidak dibiarkan, namun ada mekanisme kewenangan dan kendala teknis yang menjadi pertimbangan.
“Terima kasih atas perhatian dan kepedulian masyarakat. Perlu kami sampaikan bahwa persoalan jembatan ini tidak dibiarkan,” tulis Gubernur dalam komentar.
Menurutnya, pembangunan jembatan permanen merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, dengan kebutuhan anggaran yang besar dan memerlukan dukungan lintas pemerintah, sementara kemampuan fiskal daerah dinilai terbatas.
Pemprov Lampung juga disebut telah mengambil langkah dengan mengusulkan dukungan ke Pemerintah Pusat sejak tahun 2025.
“@pemprovlampung_ telah mengusulkan dukungan ke Pemerintah Pusat sejak tahun 2025, dan survei lapangan juga telah dilakukan oleh balai teknis terkait,” lanjutnya.
Namun, secara teknis pembangunan jembatan permanen belum direkomendasikan karena pertimbangan keselamatan.
Gubernur menjelaskan adanya faktor kondisi lingkungan sekitar lokasi, termasuk potensi longsor, sehingga desain jembatan perlu disusun ulang demi keamanan masyarakat.
Namun secara teknis, pembangunan belum direkomendasikan karena pertimbangan keselamatan, termasuk kondisi longsor di sekitar lokasi, sehingga desain jembatan perlu disusun ulang,.
Solusi Sementara: Jembatan Merah Putih Ditargetkan Semester I 2026
Sambil menunggu pembangunan permanen, Pemprov Lampung menegaskan bahwa keselamatan warga dan anak-anak sekolah menjadi prioritas utama.
Gubernur Lampung bersama Panglima @kodam.radininten mendorong pembangunan Jembatan Merah Putih sebagai solusi penyeberangan sementara.
“Insyaallah, jembatan alternatif ditargetkan dapat difungsikan pada Semester I Tahun 2026,” jelasnya.
Jembatan Kali Pasir Jadi Sorotan Publik, Warga Harap Ada Perhatian Khusus
Sementara itu, Jembatan Kali Pasir kini terus menjadi perbincangan luas dan menyedot perhatian publik. Banyak netizen membanjiri kolom komentar di berbagai akun yang mengunggah kondisi jembatan tersebut.
Jembatan ini dinilai sangat vital karena menjadi akses utama warga, termasuk anak-anak sekolah yang setiap hari harus menyeberang untuk mengejar pendidikan.
Warga berharap persoalan ini bisa mendapat perhatian khusus, serta pembangunan jembatan dapat segera direalisasikan agar keselamatan masyarakat lebih terjamin dan aktivitas warga tidak lagi terhambat. (lis/ndi)
