Cakralampung.com – Anggota DPD RI Dapil Provinsi Lampung melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Pesawaran.
Kedatangan rombongan Anggota DPD RI Dapil Lampung tersebut disambut langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesawaran, Wildan dan seluruh Camat dan Ketua APDESI se-Kabupaten Pesawaran.
“Dalam hal ini, kedatangan anggota DPD RI Dapil Lampung merupakan agenda Monev Dana Desa yang bertemakan evaluasi penyaluran dana desa dan bangun sinergitas antar industri jasa keuangan,” ujar Pimpinan Komite IV DPD RI Dapil Lampung, K.H. Ir Abdul Hakim di Aula Teluk Ratai, Pemkab setempat, Senin (20/2).
Abdul hakim mengatakan, untuk kedepannya diharapkan ada sinergitas yang dibangun antar elemen pemerintahan, baik legislatif juga eksekutif untuk upaya peningkatan taraf ekonomi masyarakat.
“Tentu, untuk ke depan harapan kami sinergitas pemerintahan eksekutif dan legislatif dapat meningkatkan taraf ekonomi di masyarakat khususnya di Provinsi Lampung,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran Wildan mengatakan, bahwa desa di Indonesia telah mendapatkan kucuran dana desa yang diharapkan bermanfaat untuk pembangunan desa yang bersumber dari APBN.
“Dengan adanya dana desa ini tentunya bisa dimanfaatkan oleh banyak desa di Indonesia pada umumnya, dan desa di Kabupaten Pesawaran sebanyak 148 desa untuk meningkatkan kualitas desa dan sumber daya manusia yang tinggal di dalamnya, baik desa yang bertipologi desa mandiri, desa maju, desa berkembang maupun desa tertinggal,” ujarnya.
Wildan menyampaikan, dana desa dapat mendorong desa tertinggal menjadi desa berkembang dan akhirnya desa tersebut harus bisa mandiri.
“Masih banyak aspek dalam pembangunan desa, yang dipandang perlu untuk ditingkatkan, salah satunya adalah aspek pendampingan dan pengawasan dana desa baik oleh masyarakatnya sendiri maupun stakeholder lain termasuk pemerintah kabupaten dan provinsi, dalam memastikan bahwa dana desa digunakan secara akuntabel dan tepat sasaran,” kata Wildan.
Selain itu, Wildan berharap, dengan adanya kunjungan Anggota DPD RI Dapil Provinsi Lampung dapat memberikan arahan agar dana desa untuk Kabupaten Pesawaran dapat dikelola dengan baik.
“Disamping itu, dinamika dan kompleksitas yang dihadapi oleh pemerintahan desa, dapat menghadirkan kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Maka, monitoring dan evaluasi dana desa oleh Anggota DPD RI tentunya harus kita sambut dengan baik, karena dapat menjadi instrumen yang baik pula bagi kita dalam mengingatkan, sehingga potensi kesalahan dalam pengelolaan dana desa dapat diminimalisir,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala BPKP Provinsi Lampung Baihaqi, Perwakilan PT PNM regional bandar lampung 2 Musrifatun, Kepala BNI Kantor Unit Gedongtataan, Perwakilan BRI Kanwil RO Lampung, Camat se-Kabupaten Pesawaran, Ketua Apdesi se-Kabupaten Pesawaran dan Pengelola KPB Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran. (Egy/asf)
