CakraLampung.Com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menanggapi hasil seleksi terbuka untuk Jabatan Tinggi Pratama (JTP).
Ketua Komisi I DPRD Metro, Didik Isnanto, mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan hasil seleksi tersebut jika sudah proporsional dan objektif.
“Jadi kalau memang dia sudah memiliki kemampuan, basic, dan punya pendidikan di bidang yang akan dia duduki, itu kita ga ada masalah,” katanya, Jumat (21/1/2022).
Namun ia mempertanyakan berapa jumlah peserta selter (seleksi terbuka) yang bukan ASN karir.
“Contoh, seperti dokter, apakah mungkin kemampuan dia melebihi seseorang yang belajar khusus di pemerintahan?,” tanya Didik.
Sedangkan, lanjutnya, visi wali kota hari ini merupakan kerja cerdas untuk Metro Ceria. Dengan slogan itu, seharusnya pemerintah bisa memahami.
“Jadi untuk percepatan pembangunan Kota Metro, otomatis dimulai dari perencanaan daerah yang tepat. Apakah ini sudah benar-benar melalui proses?,” tanya Didik kembali.
“Karena perencanaan daerah ini sangat penting menentukan bagaimana Metro ke depan,” sambungnya.
Menurutnya, kepemimpinan Wali Kota saat ini hanya sampai 2024. Dengan waktu yang singkat, harusnya kepala daerah bisa langsung menjalankan program dengan memilih seseorang yang proporsional.
“Jadi hari ini kita nggak butuh yang masih adaptasi, penyesuaian. Hari ini kita butuh eksekusi dan perencanaan yang matang dan tepat. Itu untuk yang Bappeda,” papar dia.
Sementara untuk yang Staf Ahli, menurut Didik, haruslah orang yang ahli di bidangnya.
“Apakah metro sudah tidak punya lagi orang-orang ahli. Apakah Metro sudah mentok di sini untuk seleksi yang terbaik,” ujarnya.
Jika ada yang merasa paling ahli dan bisa silahkan. Namun, lanjut dia, nanti pasti ada pembuktian berupa waktu dan masyarakat yang menilai hasil kinerja.
“Karena dinas kan harus apa perkaderan, dan saya tahu visi wali kota kemarin itu kalau bisa mamakai jasa dan pemikiran orang lokal, orang Metro yang mengerti Metro,” terang Didik.
“Kembali lagi sekarang, apakah wali kota dengan komitmennya masih bertahan atau tidak. Harapan saya komitmen.
Artinya untuk Bappeda kita lihat saja, kalau hasilnya sesuai dan bisa bekerja sama silahkan. Tapi kalau tidak bisa, nama kepala daerahnya yang dipertaruhkan,” tuntasnya.
Sementara, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Metro, Amrulloh, mengatakan pada prinsipnya sama, menagih janji dan komitmen wali kota.
“Sebab media semua mencatat komitmen wali kota memprioritaskan pejabat lokal untuk menduduki posisi posisi strategis di pemerintahan,” katanya.
Menurut Iloh—sapaannya, pembuktian wali kota dilihat dari hasil selter, khususnya Bappeda.
“Yang dipegang komitmennya, persesuaian antara fakta dan kata,” katanya.
Ia menegaskan untuk membuktikan bahwa omongan dia selama ini salah.
“Ketika nanti orang luar Metro yang jadi kepala Bappeda artinya wali kota sesuai dengan pernyataan saya di awal dia menjabat—antara kata dan fakta tidak sinkron. Namun jika sebaliknya berarti saya salah dan akan saya evaluasi penilaian saya terhadap Wali Kota Metro,” pungkasnya. (rnd/asf)
