Cakralampung.com – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan sejumlah usulan konkret terkait pembangunan infrastruktur dan transportasi kepada Komisi V DPR RI.
Usulan disampaikan dalam pertemuan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Hamka B. Kady, terkait peninjauan sarana infrastruktur transportasi di Provinsi Lampung di Lamban Sabah Resto, Waydadi, Sukarame Kota Bandar Lampung, Kamis, 29 Januari 2026.
Dalam paparannya, Gubernur Lampunh menegaskan bahwa dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat krusial mengingat keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Dengan APBD Provinsi Lampung yang hanya berkisar Rp6,9 triliun, percepatan pembangunan infrastruktur strategis sulit terealisasi tanpa intervensi Pemerintah Pusat.
”APBD Provinsi Lampung sangat tidak memungkinkan untuk membangun infrastruktur secara masif sendirian. Oleh karena itu, kami menyusun beberapa usulan prioritas yang kami harap dapat diperjuangkan oleh Komisi V,” ujar Gubernur Lampung.
Usulan konkret yang disampaikan Gubernur Lampung, pertama terkait peningkatan dan pelebaran jalan nasional.
Menurutnya, beban jalan di Lampung yang berat akibat tingginya arus logistik komoditas pertanian dan batu bara. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengusulkan pelebaran jalan pada ruas strategis, khususnya jalur Bandar Lampung – Tanggamus – Biha.
Selain itu, Gubernur Lampung juga mengusulkan peningkatan status beberapa ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional. Seperti Liwa, Lampung – Sumatera Selatan, agar standar kemantapan jalan dapat terjaga melalui APBN.
Kedua, pembangunan jalur kereta api ganda (double track). Pembangunan ini guna mengurangi beban jalan raya dan memperlancar arus logistik.
Gubernur Lampung mengusulkan pembangunan jalur kereta api ganda pada segmen Giham – Martapura – hingga wilayah Sumatera Bagian Selatan dan Sukamenanti – Kotabumi.
Pembangunan ini ditujukan untuk memisahkan jalur kereta penumpang dan kereta logistik (babaranjang), sehingga efisiensi transportasi barang meningkat signifikan.
Ketiga, pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) untuk Bandar Lampung. Usulan ini terkait kepadatan lalu lintas di Ibu Kota Provinsi Lampung.
“Di Kota Bandar Lampung saat ini tidak ada transportasi massal yang memadai. Kami membutuhkan penyediaan BRT untuk melayani mobilitas masyarakat dan mengurai kemacetan,” ucap Gubernur Lampung.
Keempat, akses infrastruktur kawasan Kota Baru Lampung. Gubernur meminta dukungan prioritas anggaran untuk pembangunan akses jalan menuju kawasan Kota Baru”seluas 1.300 hektare. Kawasan ini diproyeksikan sebagai pusat pemerintahan baru dan pusat pendidikan terpadu yang akan menampung 10 universitas serta berbagai pusat diklat, sebagai solusi jangka panjang atas kepadatan Kota Bandar Lampung.
Kelima, konektivitas jalan tol ke pelabuhan dan kawasan industri. Ini solusi memecahkan masalah bottleneck logistik dengan membangun akses langsung yang menghubungkan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dengan pelabuhan dan kawasan industri, yaitu pembangunan Jalan Tol Lematang – Pelabuhan Panjang.
Hal ini dinilai vital untuk mendukung status Lampung sebagai daerah hilirisasi pangan nasional. (din)
