Cakralampung.com — Perdagangan dan pendanaan karbon merupakan salah satu opsi pembiayaan alternatif yang berpotensi dikembangkan di Provinsi Lampung, untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Dengan dukungan modal alam yang dimiliki, implementasi skema karbon perlu dilaksanakan secara bertahap dan terencana, melalui penguatan tata kelola, kejelasan regulasi, serta pelibatan masyarakat secara inklusif agar manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi dapat dirasakan secara berimbang.
Pandangan akademisi Universitas Lampung (Unila) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan bahwa perdagangan dan pendanaan karbon di Lampung memiliki peluang untuk dikembangkan, namun memerlukan kesiapan tata kelola yang kuat dan pendekatan yang berkeadilan.
Modal alam berupa kawasan hutan dan ekosistem pesisir menjadi aset strategis, tetapi hanya akan bernilai jika dikelola secara terukur, berbasis bukti ilmiah, serta didukung sistem pemantauan dan verifikasi yang kredibel.
Ketua Departemen Manajemen Hutan IPB, Dr. Ir. Soni Trison, S.Hut., MSi., IPU. Ia menyoroti bahwa pengelolaan taman nasional di Lampung, seperti Taman Nasional Way Kambas, selama ini menghadapi tantangan besar akibat keterbatasan anggaran konservasi.
“Pengelolaan taman nasional merupakan pekerjaan yang membutuhkan biaya besar, mulai dari patroli, penanganan kebakaran hutan, konflik satwa-manusia, hingga pemulihan habitat. Sementara itu, anggaran negara sering kali belum sebanding dengan kompleksitas persoalan di lapangan,” ujarnya.
Keterbatasan tersebut, lanjut Soni, berdampak langsung pada masyarakat sekitar hutan. Lemahnya pengawasan kawasan dapat meningkatkan konflik satwa, sementara minimnya program pemberdayaan menyebabkan warga kehilangan alternatif mata pencaharian. Dalam kondisi ini, masyarakat kerap berada pada posisi dilematis: diminta menjaga hutan, tetapi harus menanggung risiko sosial dan ekonomi konservasi.
Menurutnya, pendanaan karbon dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif sekaligus bentuk pengakuan atas peran masyarakat dalam menjaga hutan.( lis/asf)
