Cakralampung.com – Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Ganjar Jationo menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap masukan dan kritik konstruktif dari media.
Bahkan, Ganjar mendorong adanya “intelektual offensif” dalam dunia jurnalistik, sebagai bentuk tanggung jawab media dalam menilai dan mengawal implementasi kebijakan publik.
“Pemerintah membutuhkan ruang refleksi, dan media dapat berperan sebagai cermin yang jujur. Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah dan media perlu dirancang ulang secara strategis agar menghasilkan kolaborasi yang lebih produktif dan berorientasi pada kepentingan publik,” tambahnya.
Namun demikian, Ganjar juga menyoroti disrupsi yang dialami oleh industri media konvensional akibat pergeseran perilaku konsumsi informasi masyarakat. Dalam konteks tersebut, ia menilai diperlukan kebijakan dan regulasi yang adaptif serta berpihak pada keberlangsungan ekosistem media yang sehat.
“Kita tidak boleh tinggal diam melihat disrupsi media yang terjadi. Perlu regulasi yang adil dan visioner. Bukan untuk membungkam, melainkan untuk memurnikan peran pers dari konten-konten yang berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial,” ujarnya.
Sebagai penutup, Ganjar Jationo mengajak seluruh insan pers di Provinsi Lampung untuk terus memperkuat profesionalisme, menjaga kode etik jurnalistik, serta menjalin kolaborasi konstruktif dengan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, kritis, dan demokratis. (*)
