Lampung Utara – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat oleh Presiden RI Prabowo Subianto, di tahun 2025, terus bergulir dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Secara tegas Kepala Kimal Lampung Letkol. Mar.Herman Sobli, mengatakan, jika pihaknya siap mendukung program tersebut. Tentunya melalui mekanisme sesuai ketentuan.
Herman Sobli akan menunggu secara resmi permohonan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengenai kebutuhan Sarana lahan, hingga proses berdirinya Sekolah Rakyat di wilayah Kimal.
“Sebelum kita membangun pasti membutuhkan lahan dan master plan. Prinsipnya, kita menunggu surat resmi dari Pemerintah Lampung Utara. Jika surat itu sampai kita akan proses. Kita sifatnya menunggu,” jelas Herman Sobli, di ruang kerjanya, Senin 5 Mei 2025.
Dikatakannya, untuk proses persetujuan lahan ada di mabes TNI AL. Kimal mengajukan surat ke Mabes AL berdasarkan surat dari Pemda terkait permintaan lahan. Proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 3 sampai dengan 6 bulan.
“Yang menjadi catatan Kakimal ini tidak bisa memutuskan, karena surat itu akan kita laporkan ke pusat, dan kita menunggu balasannya,” kata dia.
Diketahui, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Di tahun ini pemerintah akan membangun 200 sekolah secara bertahap.
Diberitakan sebelumnya, Dalam momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, berkeinginan untuk tingkatkan akhlak menjadi lebih baik.
Bupati pun mengatakan, jika Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai ragam kegiatan. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak di Kabupaten Lampung Utara.
“Prestasi akademik memang penting, tetapi akhlak yang baik adalah pondasi utama dalam membangun karakter yang kuat dan menjadi dasar bagi kesuksesan yang berkelanjutan,” kata Hamartoni, dalam momen Hardiknas, di halaman Pemkab Lampura.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Lampung Utara, Sukatno mengatakan, jika pemerintah daerah di Lampung Utara sedang menyiapkan lahan untuk membangun Sekolah Rakyat, hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Program ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan tujuan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Terkait Sekolah Rakyat kita sedang menuju kesitu, dalam persiapan, Bersama dengan Dinas Sosial, Bappeda, BKAD, dan Dinas Pendidikan sendiri, kita sudah menunjukkan keseriusan kita terhadap pemerintah pusat untuk program Sekolah Rakyat ini, seluruh persyaratan yang diminta sebagai syarat pendirian Sekolah Rakyat sudah kita sajikan semua, tinggal kita tunggu realisasinya seperti apa,setidaknya 2026 nanti di Lampung Utara akan terwujud Sekolah Rakyat,” terangnya.
Pemda Lampung Utara telah menyiapkan tiga opsi lokasi untuk Sekolah Rakyat. Pertama Aset Pemda Di Desa Sumber Arum, kemudian ada tanah aset milik Prokimal Lampung, dan tanah Hibah Ustadz Komarudin yang terletak di Blambangan Pagar. (Yogi)
