Cakralampung.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyampaikan hasil rapat fraksi-fraksi di DPR terkait RUU tentang APBN tahun 2024.
Dalam pemaparannya di rapat paripurna, Said Abdullah menyinggung fraksi PKB yang meminta dana untuk desa ditingkatkan menjadi Rp 5 M.
Hal tersebut disampaikan Said dalam rapat paripurna, Gedung Nusantara II, DPR RI, Kamis (21/9/2023). Said mulanya menjelaskan pandangan fraksi-fraksi terkait APBN tahun anggaran 2024.
“Fraksi PKB mendorong pemerintah menjaga stabilitas harga pangan di tengah perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu,” kata Said membacakan laporannya kepada anggota rapat dirilis detiknews.com.
Fraksi PKB juga berpendapat agar dana desa terus ditingkatkan hingga mencapai Rp 5 M per desa, AMIN, ini nyelonong ini minta Rp 5 M,” tutur Said.
Ia menjelaskan alasan peningkatan dana desa sebanyak Rp 5 Miliar yang disampaikan PKB. Salah satunya, supaya ada pemerataan ekonomi nasional.
“Rp 5 Miliar per desa agar desa bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan peningkatan pemerataan nasional,” katanya.
Adapun dalam laporannya, Said menyebut 8 fraksi di DPR menyetujui Rancangan Undang Undang APBN 2024 dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Adapun, Fraksi PKS menerima tetapi dengan catatan.
“Fraksi PDIP, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai NasDem, fraksi PKB, fraksi Partai Demokrat, fraksi PAN, dan fraksi PPP menyetujui atau menerima RUU tentang APBN tahun anggaran 2024 untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi UU,” ujar Said.
“Fraksi PKS menerima dengan catatan, atas RUU APBN 2024 untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II,” katanya.
Usai laporan Banggar itu, Ketua DPR Puan Maharani bertanya kepada anggota rapat apakah RUU APBN tahun anggaran 2024 dapat disetujui. Para anggota DPR yang hadir menyetujui.
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang APBN tahun 2024 dapat disetujui, untuk disahkan menjadi UU?,” tanya Puan.
“Setuju,” jawab para anggota DPR. (dtk/ndi)
