CakraLampung.Com – Maraknya pencurian yang menyasar BRI Link, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro meminta Pemerintah Kota (Pemkot) memanggil management Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kota Metro, Ahmad Khusaeni menyoroti maraknya aksi pencuri yang menyasar agen BRI Link di Bumi Sai Wawai, Selasa (8/2/2022).
“Tentu dengan maraknya beberapa kali terjadi pencurian khususnya di BRI Link ini menjadi perhatian serius kita semua. Yang pertama tentu bagi aparatur keamanan, khususnya kepolisian terus meningkatkan kinerjanya dalam menghadirkan keamanan di Metro,” ucapnya kepada awak media.
Ia meminta Pemkot Metro memanggil management BRI untuk berkoordinasi prihal Standar Operasional Prosedur (SOP) kios agen BRI Link.
“Pemerintah daerah perlu komunikasi intensif dengan pihak BRI itu sendiri, dipanggil dari pihak BRI untuk berkoordinasi meningkatkan kewaspadaan. Apalagi sekarang ini mulai marak di Lampung, khususnya di Metro,” kata dia.
Politisi PKS tersebut juga menilai, Pemkot Metro juga perlu memanggil seluruh management perbankan yang ada di Metro selain dari BRI.
“Ya saya pikir kepala daerah perlu juga memanggil para pihak manajemen bank di Metro, diajak ngobrol bareng dalam meningkatkan keamanan untuk hal ini, agar tidak terulang lagi terjadi di Metro,” ujarnya.
Tak hanya itu, Anggota DPRD tersebut juga menyarankan agar pihak BRI dapat memberikan layanan kepada mitranya melalui penguatan SOP pengamanan.
“Kemudian untuk BRI Link sendiri tentu penting untuk kita harus menggunakan SOP dalam operasional, yang memang dengan rangka pengamanan usaha dalam hal ini BRI Link. Apakah tempatnya harus di standarkan, pegawainya harus benar-benar mengacu pada standar SOP yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan BRI Link,” bebernya.
Ia juga menilai management BRI bertanggungjawab penuh atas kerugian para agen jika pihaknya belum memiliki SOP pengamanan dibukanya kios agen BRI Link.
“Kalau menurut saya dilihat dari SOPnya dulu, kalau sepanjang SOP belum standar, ya BRI harus bertanggungjawab terhadap namanya pencurian yang ada di TKP. Tetapi kalau sudah standar bener ya namanya musibah, tentu yang namanya musibah kita kembalikan lagi, siapa yang mau,” tandasnya. (rnd/asf)
